Dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, keakuratan data sangat penting untuk diperhatikan, kata Nursahrizal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Nursahrizal yang menjadi pemateri dalam Forum Akademisi TNP2K dan IBER Tahun 2022 mengatakan bahwa diperlukan proses peningkatan kualitas dan menjaga data dalam mendukung program yang diinisiasi TNP2K.
“Peningkatan data keterpaduan sasaran, pemutakhiran data menjadi syarat yang mutlak sehingga mekanisme menjadi penting diperhatikan,” ujarnya dalam forum yang mengangkat tema “Menuju 0% Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia.
Ia menambahkan, seiring dengan munculnya data mutakhir, peningkatan kualitas, keterpaduan sasaran pada gilirannya perlu evaluasi untuk meyakinkan data yang ada sangat bermanfaat bagi para akademisi guna membantu mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Data all in one ini nantinya tidak hanya mencakup (pengentasan) kemiskinan dan perlindungan sosial saja, tapi memiliki aspek yang lebih luas daripada itu,” tandasnya.
Paparan yang disampaikan Nursahrizal diamini peneliti dari TNP2K Achmad Tohari. Menurutnya, data yang ada saja belum tentu berguna ketika terjun ke lapangan.
Tohari menguraikan contoh bantuan pemerintah di Mojokerto. Dari data yang terkumpul sebanyak 62 orang ketika ditanyakan berapa orang yang mendapat bantuan hanya 52 orang.
“Ini adalah hasilnya 87% warga masyarakat di Mojokerto yang menerima. Alasannya kenapa tidak konsisten ini karena kembali lagi kepada komunitas,” kata Tohari.
Komunitas pada akhirnya, kata peneliti TNP2K, menentukan mana data warga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah yang masuk dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Buktinya, kepala desa di satu daerah ada yang marah-marah kenapa sudah memberikan nama saja tidak bisa mendapatkan bantuan sehingga sistem kemiskinan berbeda yang pada akhirnya tidak bisa memberikan informasi kita ini lebih kecil daripada yang diharapkan,” terangnya.
Tohari menegaskan tantangan, kebijakan, dan solusi diperlukan menuju nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia sehingga target tahun 2024 jangan hanya mimpi.
“Jika target kita menuju penghapusan kemiskinan ekstrem sampai angka nol, harus dikejar dengan cara yang tidak biasa, jangan sampai target hanya menjadi mimpi saja di tahun 2042,” pungkasnya.