Jakarta, 15 Desember 2022 – Penasihat kebijakan senior Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sudarno Sumarto menyebut pihaknya bakal mengedepankan keberlanjutan dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Menurut Sudarno, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat yang sudah keluar dari zona kemiskinan ekstrem tidak kembali ke dalam zona tersebut.
“Tugas kita tidak berhenti saat angka kemiskinan ekstrem hilang pada tahun 2024, lalu selesai dan semua tenang. Tidak begitu. Karena bahkan ketika mereka sudah berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, tapi mereka tidak memilki mata pencarian yang baik secara berkelanjutan, maka mereka akan kembali ke kemiskinan ekstrem,” ujar Sudarno dalam Forum Akademisi TNP2K-IBER di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Desember 2022.
Sudarno mencontohkan salah satu program pengentasan kemiskinan ekstrem berkelanjutan, melalui pendampingan teknis hingga memberikan akses ke pasar bagi masyarakat yang menerima program permodalan. Menurut dia, pemberian bantuan uang tunai, pemberdayaan ekonomi untuk Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) masih tidak cukup.
“Oleh karena itu, kita di sini harus bisa mencari program keberlanjutan untuk mata pencarian mereka (masyarakat dengan kemiskinan ekstrem),” ujar Sudarno.
Lebih lanjut, Sudarno menyebut pihaknya sudah membuat roadmap yang terbagi menjadi tiga fase, agar Indonesia bisa bebas dari kemiskinan ekstrem dua tahun lagi. Fase pertama terjadi pada periode Oktober – Desember 2021 dengan memberikan tambahan pada cash transfer kepada 35 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia. Dalam fase ini tingkat kemiskinan ekstrem ada di angka 3,8 persen.
Fase kedua melalui program pemberdayaan ekonomi, pendampingan sosial, hingga perbaikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di 212 kabupaten/kota pada tahun 2022. Dalam fase ini, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan berada di angka 3-3,5 persen.
Pada fase terakhir, TNP2K masih akan menggunakan program yang sama dengan fase kedua, namun jumlah kabupaten/kota yang disasar menjadi 514 atau di seluruh Indonesia. Dalam fase yang berjalan di tahun 2023 ini jumlah masyarakat miskin ekstrem berada di angka 2,5-3 persen.
Jika semua program tersebut berjalan, Sudarno menyebut pada tahun 2024 jumlah kemiskinan ekstrem ditargetkan berada di angka 0 persen. Meski begitu, ia menyebut ada beberapa tantangan untuk mewujudkan target tersebut.
Tantangan pertama adalah data pembaharuan data masyarakat miskin ekstrem secara berkala agar penerima bantuan bisa tepat sasaran. Tantangan kedua yaitu bagaimana mengembangkan program untuk mencapai masyarakat yang tidak masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem yang sudah ada, seperti misalnya kelompok lansia dan difable.
Terakhir, Sudarno menyebut TNP2K masih harus membuat kebijakan yang memberdayakan active labor market program. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa tetap terjamin kesejahteraannya.*